The Ultimate Guide To reformasi intelijen

The Ultimate Guide To reformasi intelijen

Blog Article

“The return” of the President’s complete Command above BIN has brought again memories and issues with regards to the opportunity for ‘misuse’ of intelligence for The federal government’s political passions. Specifically in the midst of the current momentum with the Covid-19 pandemic, the place the President has the authority to acquire rapidly, unpopular, and unexpected emergency political and coverage methods, such as the deployment of armed forces and intelligence forces to guidance endeavours to handle the specter of the Covid-19 pandemic.

Era pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945.

Titik utama yang perlu dilakukan reformasi dalam fungsi intelijen adalah fungsi pengamanan dalam hal ini perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka important stage

The structure from the guerrilla warfare in the publish-1945 independence war, which divided the territory of Indonesia into military command areas, was adopted for a manifestation of Nasution’s “Center way” principle to fulfill the armed forces needs of ‘eradicating’ the PKI and holding political Handle for a method of Dwifungsi ABRI

One of several factors causing the remarkable strategic intelligence ‘electricity’ was the total control of intelligence by President Soeharto through the Orde Baru

Begitupun lemahnya koordinasi komunitas intelijen dalam mengantisipias potensi ancaman ekonomi utamanya saat ini berupa penyelundupan,

It lacked, nonetheless, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil Culture, the draft submitted for dialogue in parliament would've a similar legitimacy as intelligence Di Sini companies and functions undertaken underneath authoritarian rule.

The federal government has employed various legislation, normally arbitrarily, to demand people who have talked about or noted on human rights abuses together with other similar difficulties, for instance corruption.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Mengambil contoh masalah terorisme, untuk menghadapi ancaman terorisme kontemporer sinergi antar komunitas intelijen, dan intstansi/lembaga negara merupakan suatu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi demi mencapai kepentingan bersama yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI terutama dari aksi teroisme yang datang dari dalam maupun dari luar.

Seluruh mekanisme kerja agar disusun untuk memastikan setiap output dari kegiatan diserahkan kepada Direktorat teknis sebagai tindaklanjut pelaksanaan bidang tugas masing-masing,” ujar JAM-Intelijen.

It isn't apparent which authorities body is to blame for registering societal corporations. Short article 8 of Law No. 17 of 2013 on Societal Companies, which specified the registration authorities determined by the geographical standard of a company, was struck down from the Constitutional Court docket in December 2014. The government hasn't delivered a Authorities Regulation on this matter.

Unofficial tallies of millions of ballots from across Indonesia have indicated that Protection Minister Prabowo Subianto, a previous basic accused of earlier human rights violations, has won much more than 55% on the vote during the presidential election on February 14, 2024. Before the election, human legal rights experts condemned the decision by Indonesia’s outgoing president, Joko Widodo (also known as Jokowi), to award the rank of honorary four-star normal to Prabowo.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.